Contoh Hukum Administrasi Negara Otonom Dalam Bidang Pendidikan
Contoh
Hukum Administrasi Negara Otonom Dalam Bidang Pendidikan :
1. SK Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor
302/B/SK/2017 Tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Nomor 231/B/SK/2017 tentang Calon Mahasiswa Afirmasi Pendidikan
Tinggi Daerah Papua Tahun 2017.
3. Keputusan Menteri Riset, Tekonologi , dan
Pendidikan Tinggi No 280/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara
Program Pendidikan Profesi Guru.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor
356/KEP/D/KR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan
Pelaksana Kurikulum 2013
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor
355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013
secara Mandiri
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 254/KEP.D/KR/2017 tentang
Penetapan Kembali Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara
Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran
Lampau.
8. Surat Edaran Penguatan Pendidikan Pancasila dan
Mata Kuliah Wajib Umum Pada Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/SE/VIII/2017
9. Surat Edaran BSNP Nomor 0065/SDAR/BSNP/XII/2015:
Surat edaran tentang Permendikbud 57 Tahun 2015
10. SK Kemenristek Dikti 20 Tahun 2003: Sistem
Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan
Nasional. (Penjelasannya).
11. Surat Edaran Nomor: 108/B/SE/2017 Tentang
Larangan menerima hadiah
12. Surat Edaran Nomor: 362/B/Se/2017 Tentang
Peringantan Hari Lahir Pancasila
13. Surat Edaran Nomor: 435/B/Se/2016 Bahan Ajar
Mata Kuliah Wajib Umum
14. Surat Edaran Nomor : 253/B/Se/Viii/2016 Tentang
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
15. Kepmendikbud 220/P/2014: Pengangkatan Anggota
Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.
16. Kepmendikbud 189/P/2013: Unit Implementasi
Kurikulum 2013.
17. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru:
41 Tahun 2009)
18. Peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015:
Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran
2015/2016.
19. Kepmendiknas 129a/U/2004: Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pendidikan
20. SK Kemenristek Dikti 20 Tahun 2003: Sistem
Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan
Nasional. (Penjelasannya).
21. Keputusan menteri riset, teknologi, dan
pendidikan tinggi republik indonesia nomor 257/m/kpt/2017 tentang nama program
studi pada perguruan tinggi menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
Republik indonesia.
22. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 290/B/Sk/2017 Tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Program
Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia Tahun 2017
23. Direktur Jenderal Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan.
24. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan
25. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan
Tinggi
26. Republik Indonesia Nomor 291/B/Sk/2017 Tentang
Perguruan Tinggi Pelaksana Program Belajar Bekerja Terpadu Tahun 2017 Direktur
Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.
27. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 13/D/KR/2017, Tentang Buku Teks Pelajaran
Kurikulum 2013 Melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE).
28. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08/D/KR/2017 tentang Pengisian Nilai Akhir
Rapor, US dan USBN di Dapodik.
29. SK Dirjen Dikdasmen (Nomor 356/KEP/D/KR/2017)
tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013
30. Surat Edaran Mendikbud Tentang Pencegahan
Praktik Perpeloncoan, Pelecehan Dan Kekerasan Pada Mos / Mopd (Masa Orientasi
Peserta Didik Baru) Di Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016
31. Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru
32. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No 09/D/PD/2017
Tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018
33. Surat edaran Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen
Kemdikbud RI Nomor : 2154/C/DS/2015 dan Nomor : 3771/D/SP/2015 tanggal 12 Juni
2015 tentang Percepatan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran
2013 dan 2014 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia
34. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI
Nomor 314/D/TI/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal Pemutakhiran Data
Dapodik.
35. Surat Edaran Resmi Tentang Pkg Tahun 2015 Dirjen
Dikdas
36. Surat Edaran Kemdikbud Ri Tentang Kebijakan
Pengelolaan Data Peserta Didik Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017
37. Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Guru Dan
Tenaga Kependidikan (Dirjen Gtk) Nomor 134741/B.Bi.3/Hk/2015 Tentang Linieritas
Kualifikasi Akademik Dalam Kepangkatan Guru.
38. Surat Edaran Kemendagri Nomor 423.5/154/Sj
Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap Mulai Semester 2 (Genap) Tp.
2014/2015
39. Surat Edaran Kemendagri Nomor 423.5/154/Sj
Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap Mulai Semester 2 (Genap) Tp.
2014/2015
40. Surat Edaran Ditjen Dikdas Nomor 13/D/Pp/2016
Tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017
41. Surat Edaran Ditjen Dikdas Nomor 13/D/Pp/2016
Tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017
42. Surat Edaran Resmi Dirjen Dikdas Kemdikbud Ri
Nomor 1167/C.C5/Mi/2015 Tentang Pkg (Penilaian Kinerja Guru)
Belum ada Komentar untuk "Contoh Hukum Administrasi Negara Otonom Dalam Bidang Pendidikan "
Posting Komentar