Contoh Hukum Administrasi Negara Otonom Dalam Bidang Pendidikan

Contoh Hukum Administrasi Negara Otonom Dalam Bidang Pendidikan :

1.     SK Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor 302/B/SK/2017 Tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa

2.     Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 231/B/SK/2017 tentang Calon Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah Papua Tahun 2017.

3.     Keputusan Menteri Riset, Tekonologi , dan Pendidikan Tinggi No 280/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru.

4.     Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 356/KEP/D/KR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013

5.     Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri

6.     Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 254/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Kembali Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016.

7.     Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

8.     Surat Edaran Penguatan Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Wajib Umum Pada Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/SE/VIII/2017

9.     Surat Edaran BSNP Nomor 0065/SDAR/BSNP/XII/2015: Surat edaran tentang Permendikbud 57 Tahun 2015

10. SK Kemenristek Dikti 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).

11. Surat Edaran Nomor: 108/B/SE/2017 Tentang Larangan menerima hadiah

12. Surat Edaran Nomor: 362/B/Se/2017 Tentang Peringantan Hari Lahir Pancasila

13. Surat Edaran Nomor: 435/B/Se/2016 Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum

14. Surat Edaran Nomor : 253/B/Se/Viii/2016 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

15. Kepmendikbud 220/P/2014: Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.

16. Kepmendikbud 189/P/2013: Unit Implementasi Kurikulum 2013.

17. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)

18. Peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015: Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.

19. Kepmendiknas 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

20. SK Kemenristek Dikti 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).

21. Keputusan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 257/m/kpt/2017 tentang nama program studi pada perguruan tinggi menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik indonesia.

22. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 290/B/Sk/2017 Tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia Tahun 2017

23. Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.

24. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan

25. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

26. Republik Indonesia Nomor 291/B/Sk/2017 Tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Program Belajar Bekerja Terpadu Tahun 2017 Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.

27. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 13/D/KR/2017, Tentang Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE).

28. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08/D/KR/2017 tentang Pengisian Nilai Akhir Rapor, US dan USBN di Dapodik.

29. SK Dirjen Dikdasmen (Nomor 356/KEP/D/KR/2017) tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013

30. Surat Edaran Mendikbud Tentang Pencegahan Praktik Perpeloncoan, Pelecehan Dan Kekerasan Pada Mos / Mopd (Masa Orientasi Peserta Didik Baru) Di Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016

31. Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

32. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No 09/D/PD/2017 Tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018

33. Surat edaran Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen Kemdikbud RI Nomor : 2154/C/DS/2015 dan Nomor : 3771/D/SP/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Percepatan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia

34. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Nomor 314/D/TI/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal Pemutakhiran Data Dapodik.

35. Surat Edaran Resmi Tentang Pkg Tahun 2015 Dirjen Dikdas

36. Surat Edaran Kemdikbud Ri Tentang Kebijakan Pengelolaan Data Peserta Didik Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017

37. Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan (Dirjen Gtk) Nomor 134741/B.Bi.3/Hk/2015 Tentang Linieritas Kualifikasi Akademik Dalam Kepangkatan Guru.

38. Surat Edaran Kemendagri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap Mulai Semester 2 (Genap) Tp. 2014/2015

39. Surat Edaran Kemendagri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap Mulai Semester 2 (Genap) Tp. 2014/2015

40. Surat Edaran Ditjen Dikdas Nomor 13/D/Pp/2016 Tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017

41. Surat Edaran Ditjen Dikdas Nomor 13/D/Pp/2016 Tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017

42. Surat Edaran Resmi Dirjen Dikdas Kemdikbud Ri Nomor 1167/C.C5/Mi/2015 Tentang Pkg (Penilaian Kinerja Guru)

Bagikan Artikel ini