iklan header

Contoh Hukum Administrasi Negara Heteronom Dalam Bidang Pendidikan :

 Contoh Hukum Administrasi Negara Heteronom Dalam Bidang Pendidikan :



1.     PP Nomor3 7 Tahun 2009 tentang Dosen
2.     UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.     PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4.     PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5.     PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6.     UU Nomor 3 Tahun 2017: Perbukuan.
7.     PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru
8.     UU Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional.
9.     UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen
10. UU Nomor 11 Tahun 2014: Keinsinyuran.
11. UU Nomor 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
12. SK.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014.
13. UU Nomor 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran.
14. UU Nomor 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya.
15. UU Nomor 43 Tahun 2009: Kearsipan.
16. UU Nomor 24 Tahun 2009: Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. (offsite)
17. UU Nomr 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009
18. UU Nomor 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
19. UU Nomor 12 Tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama
20. UU Nomor 43 Tahun 2007: Perpustakaan
21. UU Nomor 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
22. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen
23. UU Nomor 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
24. UU Nomor 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya. Digantikan oleh UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
25. UU Nomor 10 Tahun 1955: Pengubahan nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
26. UU Nomor 34 Tahun 1954: Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant")
27. Ketetapan Mprs Nomor Xxvii/Mprs/1966 Tahun 1966 Tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan
28. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
29. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
30. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
31. Download Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sederajat
32. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan
33. Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
34. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
35. Kriteria Buku Teks Pelajaran Maupun Buku Non Teks Pelajaran Yang Layak Digunakan Oleh Satuan Pendidikan
36. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
37. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017
38. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
46. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS

Belum ada Komentar untuk " Contoh Hukum Administrasi Negara Heteronom Dalam Bidang Pendidikan : "

Posting Komentar

Silakan berikan komentar jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel