Poin Poin Perkuliahan Hukum Agraria 2 , 30 Oktober 2017

HAPUSNYA HAK ATAS TANAH

1.  Berakhirnya jangka waktu tanah yang bersangkutan

2.  Dilepaskan/diserahkan dengan sukarela

3.  Dibatalkan karena tidak terpenuhinya kewajiban. Misalnya : Diterlantarkan

4.  Hapus karena hukum

5.  Pencabutan Hak

6.  Tanahnya musnah

PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar

KRITERIA:

1. Tanah HM, HGB, HGU & HP yang dengan sengaja tak digunakan

oleh pemegang haknya dengan keadaannya atau sifat dan tujuan

haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

2. Tanah Hak Pengelolaan yang apabila kewenangan hak menguasai

dari negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang

Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.

3. Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh

hak atas tanah sesuai ketentuan per-UU-an yang berlaku, tidak

dimohonkan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

Pasal 19 UUPA :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di wilayah RI menurut

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

·      Perintah UU kepada Pemerintah untuk

melakukan pendaftaran tanah

Prinsip-pñnsip di dalam Pasal 19 UUPA

1. Torrens System

2. Asas Negatif

3. Asas Publisitas

4. Asas Spesialitas

5. Rechtskadaster

6. Kepastian Hukum

7. Pemastian Lembaga

Pelaksanaan Pasal 19 UUPA dikeluarkan :

PP No. 10/1961 yang sudah disempurnakan & diganti

dengan PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Tentang Pendaftaran Tanah

adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun,

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

Data Yuridis adalah keterangan mengenai tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan

Hak pihak lain serta beban-beban lain yg membebaninya.

AJUDIKASI adalah kegiatan yg dilaksanakan dalam rangka proses

pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, meliputi pengumpulan

dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai

satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan

pendaftarannya.

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yg dilakukan secara

serentak yg meliputi semua objek pendaftaran tanah yg belum di

Daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan.

PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau

beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa /kelurahan secara individual atau massal.

BUKU TANAH adalah dokumen dalam bentuk daftar yg memuat

Data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah  ada haknya

SERTIFIKAT adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan

hak tanggungan yg masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanah yg bersangkutan.

SERTIFIKAT CACAT HUKUM adalah sertifikat yg terdapat  kekeliruan saat menerbitkannya.

Sertifikat palsu Sertifikat aspal

Sertifikat Ganda

KEGIATAN PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN TANAH

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

·      Pengumpulan dan pengolahan data fisik

·      Pembuktian hak dan pembukuan hak

·      Penerbitan Sertifikat

·      Penyajian data fisik dan data yuridis

·      Penyimpanan daftar umum dan dokumen

2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran

peralihan dan pembebanan hak.

ASAS PENDAFTARAN TANAH

Sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, terbuka

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas tanah, pemilik sarusun dan pemegang

hak tanggungan. Dan juga untuk menyediakan informasi kepada

pihak yg berkepentingan dan pemerintah untuk memperoleh data

tentang sebidang tanah, serta untuk terelenggaranya tertib

administrasi pertanahan.

OBJEK PENDAFTARAN TANAH

HM, HGU, HGB, HP, HPL  ( Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan

tanah Wakaf

HM atas Sarusun

• Hak tanggungan

tanah Negara tanpa sertifikat

SİSTEM PENDAFTARAN TANAH

PRINSIP UMUM :

Sertifikat yang sudah diterbjtkan Kantor Pertanahan pada azasnya menurut

hükum merupakan tanda bukti hak yang sah sepanjang belum dapat dibuktikan

sebaliknya.

ı. SİSTEM POSITIF

• Sertifikat berlaku sebagal alat buktl yang mutlak

• Terdaftarnya seseorang dalam daftar umum karena memperoleh hak dengan itikad

baik tidak dapat diganggu gugat.

• Pemilik sebenarnya akan kehjlangan hak dan hanya mendapat ganti rugi

2. SİSTEM NEGATİF:

• Sertipikat berlaku sebagal alat buktl yang kuat

• Terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak tidak

mengakibatkan orang yg sebenarnya berhak akan kehllangan haknya.

Keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyaj kekuatan hükum dan

harus diterima sebagi keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat

pembuktian lain yg membuktikan sebaliknya.

3. UUPA menganut Sistem Negatif yang bertendens Positif

Artinya kelemahan sistem ne—arangl dg cara-cara sedemikian rupa

sehingga kepastianan hukum dapat dicapai

Lembaga Rechsverwerkîng

Pasal. 32 ayat (2) PP No. 24/1997

1. Secara Sistematik: atas prakarsa pemerintah

2. Secara Sporadik : atas permintaan pemegang atau

penerima hak secara individu atau massal

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dibantu oleh :

• Pejabat Pembuat Akta Tanah

Panitia Ajudikasi (secara sistematik)

PEMBUKTIAN

1. Pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

Penetapan pemberian hak dari pejabat yg berwenang (tanah

negara, tanah hak pengelolaan)

·      Asli Akta PPAT(peralihan Hak)

·      Akta Ikrar Wakaf (tanah wakaf)

·      Akta Pemisahan Hak untuk Hak Milik atas Sarusun

·      Akta Pemberian Hak Tanggungan-

2. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan

alat bukti tertulis, berupa :

Grosseakta hak eigendom

Tanda bukti hak yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja

Tanda bukti hak yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959

Akta pemindahan hak disertai kesaksian Kepala Desa/Lurah

Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf

Risalah Lelang

Surat penunjukan pemberian kaveling dari pemerintah

Petuk pajak, girik, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum

berlakunya UUPA

Surat Riwayat Tanah yang dibuat oleh KantorPelayanan Pajak

3. Hak lama yg bukti tertulisnya tidak ada / tidak lengkap

Bukti tertulis

Keterangan saksi

Pernyataan tertulis dari ybs. Yang diakui Panitia Ajudikasi /

KantorPertanahan

Penguasaan fisik terus•menerus selama 20 tahun.

Bagikan Artikel ini